Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Karakter sebagai Pengganti UN 2021
Jakarta - Pemerintah memutuskan 2020 adalah tahun terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Mulai tahun 2021 Ujian Nasional dihapus, Sebagai penggantinya adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Seperti apa formatnya?
Keputusan soal penggantian ujian nasional ini seperti dikutip detik.com (Rabu, 11 Des 2019) disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim saat menggelar Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Nadiem mengatakan bahwa tolok ukur bagi para siswa harus tetap ada, jika sebelumnya UN adalah cara untuk untuk mengukur kemampuan siswa, maka tahun 2021 akan diubah.
"Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi," papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Mendikbud menjelaskan bahwa literasi bukanlah sekadar kemampuan membaca melainkan kemampuan menganalisa suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan yang dimaksud numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam menganalisa menggunakan angka.
Nadiem menekankan bahwa 'literasi' dan 'numerasi' bukan mata pelajaran bahasa maupun matematika melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi.
"Ini adalah 2 hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai dari tahun 2021 mendatang. Bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Bukan pula berdasarkan penguasaan konten materi," sambungnya.
Masih menurut Mendikbud “Ini berdasarkan kompetensi minimum kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar apapun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya," sambung Nadiem.
(Mendikbud Nadiem Makarim, foto detik.com)
Selain itu ada juga kegiatan survei karakter. Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.
"Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu?" sambung Nadiem.
Nadiem menuturkan survei ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback pada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolahnya (es-dtc.11122019)
