Semua Sekolah Harus Siap Berikan layanan Inklusi
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kondisi pendidikan dilingkungan masyarakat begitu heterogen, baik dari sisi sarana prasarana maupun sistem pembelajaran.
Berkenaan dengan metoda pembelajaran, saat ini kita mengenal pendidikan segregasi, integrasi dan inklusi.
Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus (ABK) terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Penyelengggaraan sistem pendidikan segregasif dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya, seperti yang dilaksanakan pada sekolah luar biasa.
Sistem lainnnya adalah pendidikan integrasi, yakni istilah yang luas untuk merujuk pada kegiatan belajar mengajar anak berkebutuhan khusus pada sekolah regular. Dapat diartikan pada proses memindahkan seorang siswa pada lingkungan yang tidak terlalu terpisah. Peserta didik ABK yang bersekolah pada sekolah regular, tetapi berada pada unit atau kelas khusus.
Sedangkan sistem yang saat ini sedang gencar digalakkan adalah pendidikan inklusi, dimana penyelenggaranya adalah sekolah reguler yang mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama dengan metoda pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa.
“Tahun ajaran kemarin ada 122 anak yang lulus SD/sederajat tetapi belum bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya karena faktor ABK” sambut Drs. Purwadi Santoso, M.Hum saat memberikan sambutan dan pengarahan kepada 80 orang guru peserta pelatihan sekolah Inklusi di Red Chilli, Baturraden, Rabu (6/9).
“Kita semua harus punya komitmen terhadap mereka agar bisa melanjutkan ke SMP, termasuk didalamnya ABK, nyatanya dari jumlah itu kita bisa merangkul 75 anak dari mereka untuk tetap bisa sekolah” lanjut Purwadi.
Lebih lanjut kepala Dinas menyampaikan bahwa meskipun tahun ini tidak ada dukungan dana pemerintah pusat untuk dukungan kegiatan penyelenggaraan inklusi, namun pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh agar pelayanan di sekolah inklusi tetap berjalan.
Menghadirkan nara sumber dari Kepala Sekolah dan praktisi pendidikan inklusif, pelatihan yang diikuti oleh 40 SMP ini akan berlangsung hingga Kamis (7/9)
Materi yang disajikan meliputi Kebijakan Dinas Pendidikan, metoda pembelajaran dan sistem pembelajaran sekolah inklusi.
Hal lain yang disampaikan kepada peserta pelatihan adalah terkait dengan sangat perlunya seorang pendidik agar senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial, mengingat pengaruh media sosial dalam masyarakat termasuk didalamnya peserta didik begitu besar.
“Tips sederhana dalam bermedsos adalah jangan semua dibaca, jangan suka mengcopi dan menyebarkan semua informasi yang masuk dan gunakan norma” pungkasnya.(es-dindikbms)
