Banyumas, 12 November 2026 –

Oleh: Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja

Ketika kurikulum terus berganti, persoalan pendidikan sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang diajarkan kepada anak-anak, melainkan juga tentang manusia seperti apa yang sedang kita teladankan kepada mereka.

Setiap kali kurikulum berganti, istilah-istilah baru bermunculan. Ada capaian pembelajaran, profil pelajar, pembelajaran mendalam, asesmen, kompetensi, literasi, numerasi, dan sederet istilah lain yang menghiasi dokumen pendidikan. Sekolah kemudian menyesuaikan diri. Guru mengikuti pelatihan. Administrasi diperbarui. Program disusun kembali.

Semua itu tentu penting. Pendidikan memang tidak boleh berhenti berkembang. Namun, di tengah kesibukan memperbarui sistem, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita ajukan: pendidikan kita sebenarnya sedang menyiapkan manusia seperti apa?

Pertanyaan itu tampaknya sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana mengganti kurikulum atau memperbarui buku pelajaran. Sebab, pendidikan bukan hanya urusan sekolah. Ia berhubungan dengan keluarga, masyarakat, kebudayaan, lingkungan sosial, bahkan perilaku para pemegang kekuasaan.

Aristoteles, dalam Politics (Buku I, Bab 2), menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang secara alamiah hidup dalam kehidupan bersama. Artinya, manusia tidak tumbuh sendirian. Ia dibentuk oleh hubungan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Karena itu, pendidikan semestinya tidak hanya membuat seseorang pandai untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu hidup bersama, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Di sinilah pendidikan menemukan maknanya yang lebih luas. Sekolah bukan pabrik pencetak nilai ujian, bukan pula sekadar tempat memindahkan pengetahuan dari kepala guru ke kepala murid. Sekolah adalah ruang pembentukan manusia.

Kurikulum Berganti, Ke Mana Tujuan Pendidikan?

Kita telah menyaksikan berbagai perubahan kebijakan pendidikan. Setiap perubahan biasanya membawa harapan baru. Ada semangat memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kompetensi, dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman.

Namun, perubahan kebijakan tidak otomatis berarti perubahan kualitas pendidikan. Kurikulum boleh berganti, tetapi pertanyaan tentang tujuan pendidikan harus tetap menjadi pegangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya bukan semata-mata menghasilkan manusia yang cerdas, melainkan juga manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Rumusan itu sebenarnya sudah sangat lengkap. Persoalannya, sejauh mana tujuan tersebut hadir dalam praktik pendidikan sehari-hari?

R.S. Peters, dalam Ethics and Education (1966), mengingatkan bahwa pendidikan tidak cukup dipahami sebagai proses membuat seseorang memiliki kemampuan tertentu. Pendidikan juga mengandung dimensi moral dan nilai. Seseorang tidak bisa disebut terdidik hanya karena menguasai banyak pengetahuan, jika pengetahuan itu tidak disertai pemahaman tentang nilai dan tanggung jawab.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya hanya diukur melalui angka rapor, hasil asesmen, jumlah lulusan, atau prestasi yang dipamerkan. Kita juga perlu melihat bagaimana anak-anak memperlakukan orang lain, menyikapi perbedaan, menggunakan pengetahuan, dan mengambil keputusan.

Jangan sampai sekolah berhasil menghasilkan anak-anak yang pandai menjawab soal, tetapi kesulitan menjawab persoalan kehidupan.

Anak-Anak Tumbuh di Tengah Krisis Keteladanan

Ada persoalan yang lebih besar daripada urusan kurikulum, yaitu lingkungan tempat anak-anak tumbuh.

Sekolah mengajarkan kejujuran, tetapi anak menyaksikan kebohongan dianggap biasa. Guru mengajarkan kedisiplinan, tetapi orang dewasa sering mencari alasan untuk menghindari aturan. Anak diminta menghormati orang lain, sementara ruang publik dipenuhi ujaran kebencian, penghinaan, dan pertengkaran.

Anak-anak mendengar nasihat tentang kesantunan, tetapi setiap hari menyaksikan orang dewasa mempertontonkan perilaku yang berlawanan. Mereka diajari menyelesaikan masalah dengan dialog, sementara perbedaan pendapat di sekitarnya sering berubah menjadi permusuhan.

Lalu, dari mana mereka harus belajar?

Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 50,78 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Sebanyak 33,64 persen mengalaminya dalam 12 bulan sebelum survei.

Sementara itu, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 dari OECD mencatat bahwa sekitar 41 persen siswa Indonesia melaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD, yaitu sekitar 23 persen.

Data itu bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan pengingat bahwa sekolah masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun lingkungan yang aman, manusiawi, dan menghargai martabat setiap anak.

Perundungan, kekerasan, dan perilaku merendahkan orang lain tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah aturan sekolah atau membuat slogan antiperundungan. Persoalan tersebut membutuhkan perubahan budaya. Anak-anak perlu mengalami secara nyata bagaimana rasanya dihargai, didengarkan, dilindungi, dan diperlakukan secara adil.

John Dewey, dalam Democracy and Education (1916), memandang pendidikan sebagai proses kehidupan sosial. Anak tidak hanya belajar melalui pelajaran yang disampaikan guru, tetapi juga melalui pengalaman hidup di lingkungan tempat ia berada.

Artinya, sekolah yang mengajarkan demokrasi harus memberi ruang bagi anak untuk mengalami demokrasi. Sekolah yang mengajarkan penghargaan harus membiasakan penghargaan. Sekolah yang mengajarkan tanggung jawab harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bertanggung jawab.

Nilai tidak cukup dijelaskan. Nilai harus dialami.

Ketika Nilai Kehilangan Contoh

Pendidikan sering kali terjebak dalam kesibukan mengajarkan sesuatu tanpa cukup memperhatikan apakah sesuatu itu benar-benar hidup dalam perilaku orang-orang yang mengajarkannya.

Kita meminta anak-anak jujur, tetapi orang dewasa belum tentu memberikan contoh kejujuran. Kita meminta mereka tidak melakukan kekerasan, tetapi kehidupan sosial kadang mempertontonkan kekerasan verbal sebagai sesuatu yang lumrah. Kita meminta mereka menghargai perbedaan, tetapi orang dewasa justru sering kesulitan menerima perbedaan pendapat.

Di sinilah persoalan keteladanan menjadi penting.

Ki Hadjar Dewantara telah meletakkan dasar pemikiran pendidikan yang sangat relevan melalui semboyan Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan dorongan.

Semboyan itu bukan sekadar kalimat indah untuk dipasang di dinding sekolah. Ia mengandung tuntutan moral bagi siapa pun yang terlibat dalam pendidikan. Guru, kepala sekolah, orang tua, dan para pemimpin masyarakat tidak cukup hanya menyuruh. Mereka harus menunjukkan contoh.

Anak-anak lebih mudah memahami kejujuran ketika melihat orang dewasa berlaku jujur. Mereka lebih mudah belajar menghargai ketika dirinya dihargai. Mereka lebih mudah memahami tanggung jawab ketika orang-orang di sekitarnya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), mengkritik pendidikan yang memperlakukan peserta didik sekadar sebagai penerima informasi. Pendidikan seharusnya membangun kesadaran kritis agar manusia mampu memahami kenyataan, mempertanyakan ketidakadilan, dan ikut mengubah kehidupan.

Gagasan Freire mengingatkan kita bahwa anak-anak bukan wadah kosong yang hanya perlu diisi pengetahuan. Mereka adalah manusia yang memiliki pikiran, pengalaman, perasaan, dan kemampuan untuk memahami lingkungannya.

Karena itu, pendidikan seharusnya tidak membuat anak takut bertanya. Tidak pula membiasakan mereka sekadar patuh tanpa memahami alasan. Kepatuhan memang diperlukan, tetapi pendidikan yang baik juga menumbuhkan keberanian berpikir dan tanggung jawab moral.

Anak yang kritis bukan anak yang gemar membantah. Anak yang kritis adalah anak yang mampu bertanya dengan alasan, menyampaikan pendapat dengan santun, dan bersedia mendengarkan pandangan orang lain.

Guru di Antara Panggilan dan Beban Sistem

Dalam percakapan tentang pendidikan, guru hampir selalu ditempatkan sebagai tokoh utama. Ketika mutu pendidikan dipersoalkan, guru sering menjadi sasaran kritik. Ketika hasil belajar rendah, guru diminta memperbaiki pembelajaran. Ketika karakter anak bermasalah, guru kembali diminta membangun karakter.

Tuntutan itu tidak sepenuhnya keliru. Guru memang memiliki tanggung jawab profesional dan moral. Namun, kita juga perlu melihat keadaan yang melingkupi pekerjaan mereka.

Guru berhadapan dengan perubahan kebijakan, beban administrasi, tuntutan asesmen, perkembangan teknologi, keragaman kebutuhan peserta didik, dan persoalan sosial yang masuk ke ruang kelas. Tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan hanya dengan meminta guru bekerja lebih keras.

Sistem pendidikan harus memberi ruang agar guru dapat menjalankan tugas utamanya: mendidik, mengajar, membimbing, dan mengembangkan potensi anak.

Guru perlu terus belajar, tetapi juga perlu diberi kesempatan untuk belajar. Guru harus menjadi teladan, tetapi juga membutuhkan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Guru perlu bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu harus berjalan bersama dukungan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap profesinya.

Pendidikan tidak akan tumbuh sehat jika guru hanya sibuk memenuhi tuntutan laporan, sementara waktu untuk memahami murid semakin berkurang.

Kita perlu mengembalikan keseimbangan. Administrasi diperlukan, tetapi jangan sampai mengalahkan substansi. Teknologi penting, tetapi jangan sampai menghilangkan hubungan manusiawi. Asesmen dibutuhkan, tetapi jangan sampai membuat anak merasa bahwa harga dirinya ditentukan oleh angka.

Sekolah semestinya menjadi tempat tumbuh, bukan sekadar tempat mengejar target.

Pendidikan Bukan Sekadar Menghasilkan Orang Pintar

Pada akhirnya, pertanyaan tentang pendidikan membawa kita kembali kepada manusia.

Kita boleh memiliki kurikulum terbaik, gedung sekolah yang megah, teknologi pembelajaran modern, dan sistem asesmen yang semakin canggih. Namun, semua itu akan kehilangan makna jika tidak menghasilkan manusia yang mampu menghargai kehidupan.

Pendidikan bukan hanya urusan sekolah. Orang tua mendidik melalui kehidupan keluarga. Masyarakat mendidik melalui kebiasaan dan budaya. Pemerintah mendidik melalui kebijakan dan keteladanan. Media sosial pun ikut membentuk cara anak-anak memahami dunia.

Semua lingkungan itu saling berhubungan. Tidak adil jika sekolah diminta memperbaiki seluruh persoalan karakter anak, sementara lingkungan di luar sekolah justru memberikan contoh yang bertentangan.

Kita membutuhkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga membangun kepekaan. Tidak hanya mengajarkan keberhasilan, tetapi juga tanggung jawab. Tidak hanya melatih anak menjadi pemenang, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghargai orang lain.

Mungkin sudah waktunya kita tidak terlalu sibuk bertanya kurikulum apa yang sedang digunakan, aplikasi apa yang harus dikuasai, atau asesmen apa yang harus diselesaikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah semua itu benar-benar mendekatkan anak-anak kita kepada tujuan pendidikan?

Sebab, pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang diketahui anak-anak, melainkan juga tentang bagaimana mereka menjadi manusia.

Dan mungkin, sebelum bertanya apakah anak-anak kita sudah cukup terdidik, kita perlu lebih dahulu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita, orang-orang dewasa, menjadi manusia yang layak diteladani oleh mereka?

DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER RUJUKAN

Buku dan pemikiran tokoh

Aristotle. Politics. Book I, Chapter 2, 1253a. Teks tersedia melalui Perseus Digital Library: https://atlas.perseus.tufts.edu/

Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewey, John. 1916. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Macmillan Company.

Freire, Paulo. 1970. Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder and Herder.

Peters, R.S. 1966. Ethics and Education. London: George Allen & Unwin.

Data dan dokumen resmi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Portal resmi: https://www.kemenpppa.go.id/

OECD. 2019. PISA 2018 Results: Indonesia – Country Note. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/pisa/

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Database Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/

Ajibarang, 12 Nop 2026