Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Gelar Rapat Koordinasi Kepala SMP Negeri Bahas Berbagai Kebijakan Pendidikan
Banyumas, 07 July 2026 –
Purwokerto – Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten Banyumas pada Senin (6/7/2026) di Gedung Ing Ngarso Sung Tuladha. Kegiatan tersebut diikuti oleh 73 kepala SMP Negeri sebagai forum koordinasi dan penyampaian informasi mengenai berbagai kebijakan serta program pendidikan di Kabupaten Banyumas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri, S.T., dalam arahannya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kepala sekolah, di antaranya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pembayaran gaji PPPK paruh waktu, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ia juga mengingatkan agar permasalahan TPG tidak disampaikan melalui media sosial maupun kanal pengaduan sebelum dikomunikasikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Selain itu, Widodo Sugiri, S.T., menyinggung penerapan sistem presensi berbasis GPS sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan ASN. Ia berharap permasalahan penyalahgunaan absensi seperti yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan informasi mengenai rekrutmen Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) reguler, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, penyelesaian e-Kinerja yang wajib dilakukan tepat waktu oleh ASN, kenaikan jenjang jabatan guru, kondisi kekurangan guru, serta rencana pelaksanaan seleksi CPNS daerah yang dijadwalkan pada bulan September 2026 dengan alokasi 22 formasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Selanjutnya, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Heri Yuliadi, S.Ag., memaparkan kebutuhan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Pada jenjang SMP, kebutuhan BCKS diproyeksikan sebanyak lima orang pada tahun 2026 dan delapan orang pada tahun 2027, sedangkan pada jenjang SD sebanyak 72 orang.
Ia juga menyampaikan informasi mengenai kebutuhan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2026 tersedia alokasi 22 formasi CPNS, terdiri atas 13 formasi untuk jenjang SMP dan 9 formasi untuk jenjang SD. Selain itu, disampaikan pula informasi mengenai penataan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta kondisi belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Heri Yuliadi turut menyoroti masih adanya kekurangan guru pada sejumlah satuan pendidikan.
Pada sesi berikutnya, Kepala Seksi PGTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Lutfi Hidayat, S.Pd., memaparkan pengelolaan e-Kinerja dan angka kredit guru. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja guru dilakukan melalui aplikasi Ruang GTK yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, sehingga guru diwajibkan melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Lutfi Hidayat, S.Pd., juga menyampaikan materi mengenai Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ) sebagai salah satu tahapan kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Selain itu, ia memaparkan kondisi kebutuhan guru SMP Negeri di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data per Januari 2026, masih terdapat kekurangan sebanyak 446 guru, terutama pada mata pelajaran Informatika, Bimbingan dan Konseling, Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, Pendidikan Pancasila, PJOK, serta beberapa mata pelajaran lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan seluruh kepala SMP Negeri dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Banyumas.(mashitotul)
