Banyumas Raih Peringkat Tertinggi Nasional, Dinas Pendidikan Siap Akselerasi Kualitas Layanan Dasar

PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat peringkat tertinggi dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Capaian prestisius ini menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan DPRD yang digelar di Ruang Hall C Lobby B Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (13/5). Pertemuan ini fokus pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati serta penyusunan rekomendasi strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah.

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan, S.STP., S.H., M.Si., memaparkan bahwa keberhasilan Banyumas menduduki posisi puncak merupakan buah dari tata kelola kepemimpinan yang solid dan sinergi birokrasi yang efektif. Selain prestasi administrasi, kondisi ekonomi Banyumas juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,29%, melampaui angka pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dengan PDRB yang mencapai Rp74,16 Triliun, Banyumas memiliki basis fiskal yang sangat memadai untuk memperkuat sektor-sektor strategis.

Dalam konteks pelayanan publik, sektor pendidikan ditekankan sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi indikator kunci keberhasilan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kini tengah bersiap mengonversi capaian ekonomi dan prestasi nasional tersebut ke dalam program-program nyata yang lebih inklusif. Fokus utama ke depan adalah memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan terpenuhi secara merata, sehingga pertumbuhan daerah yang pesat dapat dirasakan langsung dampaknya oleh seluruh peserta didik di Kabupaten Banyumas.

Rapat yang diselenggarakan berdasarkan undangan Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/271/V/2026 ini juga menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan untuk memperkuat akuntabilitas data dalam LKPJ. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan mampu mendorong inovasi pendidikan inklusif dan peningkatan aksesibilitas layanan, guna mempertahankan posisi Banyumas sebagai daerah dengan performa terbaik di Indonesia.(muryanti)